KABARSAIRERI.COM – Pernyataan Ketua DPD Partai Golkar Provinsi Papua, Matius D. Fakiri, terkait penundaan rencana pemekaran Provinsi Papua Utara menuai perhatian publik dan memicu pro dan kontra, terutama di wilayah adat Saireri.
Dewan Pimpinan Wilayah LSM Lira Papua menilai pernyataan tersebut merupakan sikap politik partai yang tidak seharusnya mempengaruhi perjuangan masyarakat adat dan intelektual Papua Utara. Sekretaris Wilayah Lira Papua, Yohanis Wanane, mengatakan pernyataan Ketua DPD Golkar Papua hanya dapat dijawab melalui mekanisme politik antarpartai.
“Apa yang disampaikan Ketua DPD Golkar Papua adalah pernyataan politik. Karena itu masyarakat tidak perlu terpengaruh atau terprovokasi,” kata Wanane kepada, Selasa, (2/2/2026).
Menurut Wanane, di luar pernyataan tersebut, Tim Intelektual Papua Utara tetap melanjutkan proses perjuangan pemekaran Provinsi Papua Utara atau yang sebelumnya dikenal sebagai calon DOB Provinsi Teluk Cenderawasih.
Ia menegaskan bahwa gagasan pemekaran ini sudah ada jauh sebelum Otonomi Khusus Papua diberlakukan.
Terkait alasan keterbatasan anggaran yang disampaikan Matius Fahkiri yang juga menjabat sebagai Gubernur Papua, Lira Papua mengakui kondisi fiskal Papua saat ini sedang tidak sehat. Pasca pemekaran sejumlah provinsi baru, Pendapatan Asli Daerah Papua mengalami penurunan signifikan, sementara belanja pegawai tetap tinggi dan berdampak pada pelayanan publik serta pembangunan.
Namun demikian, Lira Papua menilai pernyataan tersebut menjadi kontradiktif ketika di saat yang sama Pemerintah Provinsi Papua membentuk tim kerja penunjang gubernur yang dinilai berpotensi membebani APBD.
“Pernyataan soal anggaran menipis ini wajar mendapat reaksi negatif dari masyarakat, terutama kalangan intelektual dan masyarakat adat,” ujar Wanane.
Lira Papua mendorong pemerintah pusat, khususnya Presiden Republik Indonesia, Kementerian Dalam Negeri, dan Kementerian Keuangan, untuk memastikan bahwa jika pemekaran Provinsi Papua Utara direalisasikan, maka harus disertai dengan alokasi anggaran APBN secara langsung dan tidak membebani provinsi induk.
Lira juga meminta peran aktif partai-partai politik nasional, termasuk Gerindra, NasDem, dan PDI Perjuangan, untuk memastikan adanya dukungan politik dalam penganggaran bagi Provinsi Papua Utara.
Selain itu, Lira Papua menyoroti potensi historis dan sumber daya alam di wilayah adat Tabi dan Saireri yang sejak masa Perang Dunia II dikenal sebagai wilayah penghasil minyak bumi. Menurut Lira, jika wilayah ini dimekarkan, keterlibatan masyarakat adat dalam pengelolaan sumber daya alam harus menjadi syarat utama.
“Masyarakat adat harus dilibatkan dan memiliki peran serta saham dalam pengelolaan sumber daya alam secara berkelanjutan,” katanya.
Dalam kesempatan yang sama, Lira Papua juga mengkritik tata kelola pemerintahan Provinsi Papua. Lira menyoroti masih banyaknya jabatan pelaksana tugas di OPD, pengangkatan pejabat dari luar Papua, serta minimnya perhatian terhadap ASN lokal yang secara kepangkatan telah memenuhi syarat.
“ASN di Papua sudah kelebihan beban. Jangan lagi membawa pejabat dari luar,” tegas Wanane.
Lira Papua juga meminta Gubernur Papua segera memisahkan OPD PUPR dan Perumahan Rakyat, mengingat kedua kementerian tersebut kini memiliki struktur dan mekanisme pembiayaan yang berbeda. Pemisahan ini dinilai penting agar program pembangunan 14 ribu unit rumah yang telah dilobi ke Kementerian Perumahan Rakyat dapat segera direalisasikan.
Terakhir, Lira Papua menegaskan pentingnya penghormatan terhadap hak adat anak-anak wilayah Tabi dan Saireri dalam pengisian jabatan struktural. Lira juga mencatat masih adanya kepala OPD yang belum memenuhi syarat kepangkatan serta pejabat yang diduga pernah terlibat dalam kasus korupsi pada pemerintahan sebelumnya, termasuk proyek jalan Kemiri–Depapre. (*)
