Biak, KabarSaireri.com – Bupati Biak Numfor, Markus Octovianus Mansnembra, secara resmi membuka Rapat Koordinasi Daerah (Rakorda) Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Se-Provinsi Papua Tahun 2026 di Ballroom Swiss-Belhotel Cendrawasih Biak, Rabu (03/06/2026).
Dalam kegiatan tersebut, Markus Mansnembra hadir mewakili Gubernur Papua, Komjen Pol (Purn) Matius D. Fakhiri, sekaligus menyampaikan pesan penting terkait arah baru penanggulangan bencana di Papua yang harus lebih terencana, terintegrasi, dan berkelanjutan.
Rakorda yang berlangsung selama dua hari, 3 hingga 4 Juni 2026, mengangkat tema “Papua Tangguh, Papua Cerah” dengan subtema “Bersatu Dalam Siaga Tangguh Menghadapi Bencana”. Kegiatan ini diikuti sekitar 200 peserta secara luring maupun daring yang berasal dari berbagai BPBD kabupaten dan kota di Papua, termasuk Jayapura, Keerom, Mamberamo Raya, Waropen, Kepulauan Yapen, Supiori, dan Biak Numfor sebagai tuan rumah.
Dalam sambutan Gubernur Papua yang dibacakannya, c menegaskan bahwa pendekatan penanggulangan bencana di Papua tidak lagi dapat bertumpu pada pola respons setelah bencana terjadi. Sebaliknya, diperlukan perubahan paradigma menuju sistem yang lebih menekankan pencegahan, mitigasi risiko, dan kesiapsiagaan masyarakat.
Menurutnya, transformasi tersebut menjadi kebutuhan mendesak mengingat kondisi geografis Papua yang luas, beragam, dan memiliki tingkat kerawanan tinggi terhadap berbagai jenis bencana, baik hidrometeorologi maupun geologi.
“Urusan kebencanaan adalah tanggung jawab bersama. Diperlukan kolaborasi erat dalam semangat pentahelix yang melibatkan pemerintah, TNI/Polri, dunia usaha, akademisi, media massa, hingga masyarakat adat,” tegas Markus saat menyampaikan pesan Gubernur Papua.
Ia menjelaskan, ketangguhan daerah dalam menghadapi bencana merupakan fondasi utama untuk mewujudkan visi pembangunan Papua Cerah, yaitu Papua yang cerdas, sejahtera, dan harmonis.
Menurutnya, tanpa sistem mitigasi dan kesiapsiagaan yang kuat, berbagai capaian pembangunan berpotensi terganggu ketika bencana terjadi. Sebaliknya, masyarakat yang tangguh terhadap risiko bencana akan mampu menjaga keberlangsungan sektor pendidikan, kesehatan, ekonomi, dan pelayanan publik lainnya.
“Ketika masyarakat terlindungi dari ancaman bencana, maka pembangunan dapat berjalan berkelanjutan. Karena itu penguatan kapasitas daerah dalam menghadapi risiko kebencanaan harus menjadi prioritas bersama,” ujarnya.
Rakorda BPBD Se-Papua Tahun 2026 juga menghadirkan sejumlah narasumber dari tingkat nasional dan regional, di antaranya perwakilan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Republik Indonesia, Dr. Sesa Wiguna dan Bintang Bhagaskara, serta Kepala Balai Besar Pendidikan dan Pelatihan Kesejahteraan Sosial Jayapura, John H. Mampioper.
Melalui forum tersebut, para peserta membahas berbagai tantangan kebencanaan yang dihadapi masing-masing daerah serta merumuskan strategi penguatan kapasitas kelembagaan, peningkatan koordinasi lintas sektor, dan pengembangan sistem penanggulangan bencana yang lebih adaptif terhadap karakteristik wilayah Papua.
Rakorda ini diharapkan menghasilkan rekomendasi konkret yang dapat menjadi pedoman bersama dalam memperkuat sinergi antar-lembaga sekaligus meningkatkan kesiapsiagaan masyarakat menghadapi berbagai potensi bencana di Papua.
Dengan semangat kolaborasi dan kebersamaan, Rakorda BPBD Se-Papua 2026 menjadi momentum penting untuk membangun sistem penanggulangan bencana yang tidak hanya responsif saat krisis terjadi, tetapi juga mampu mencegah dan meminimalkan risiko demi keselamatan masyarakat Papua di masa depan.
