KABARSAIRERI.COM – Pemerintah Kabupaten Biak Numfor menggelar High Level Meeting (HLM) Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD) Tahun 2026 sebagai langkah strategis memperkuat implementasi transaksi non tunai serta mendorong tata kelola keuangan daerah yang lebih transparan, efisien, dan akuntabel.
Kegiatan tersebut dipimpin langsung Bupati Markus Mansnembra dan dihadiri jajaran organisasi perangkat daerah (OPD), perbankan, serta pemangku kepentingan terkait di lingkungan Kabupaten Biak Numfor.
Dalam arahannya, Bupati menegaskan bahwa forum TP2DD memiliki peran strategis dalam meningkatkan transparansi pengelolaan keuangan sekaligus meminimalisir potensi kebocoran penerimaan daerah. Digitalisasi transaksi, kata dia, menjadi instrumen penting dalam memperkuat sistem administrasi keuangan berbasis teknologi.
“Melalui TP2DD kita dapat memperluas penggunaan transaksi non tunai pada seluruh sektor penerimaan dan belanja daerah. Ini adalah bagian dari komitmen kita menuju tata kelola pemerintahan yang modern dan adaptif,” ujar Markus.
Ia menyampaikan, implementasi kanal pembayaran digital di Biak Numfor terus menunjukkan perkembangan positif. Sejumlah kanal pembayaran non tunai seperti QRIS, mobile banking, dan layanan perbankan lainnya kini semakin luas dimanfaatkan masyarakat untuk membayar pajak dan retribusi daerah.
Menurutnya, kerja sama dengan Bank Papua telah mempercepat integrasi sistem pembayaran pajak dan retribusi, termasuk pada sektor pelayanan publik serta Badan Usaha Milik Daerah (BUMD). Sinergi tersebut dinilai menjadi fondasi penting dalam membangun ekosistem transaksi digital yang terintegrasi.
Meski demikian, Bupati mengakui masih terdapat sejumlah tantangan. Di antaranya peningkatan literasi digital masyarakat, integrasi sistem antar-OPD yang belum sepenuhnya optimal, serta pemanfaatan data transaksi digital yang masih perlu ditingkatkan guna mendukung perencanaan kebijakan dan optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD).
Untuk itu, ia menekankan perlunya komitmen bersama seluruh OPD dan BUMD untuk memperluas kanal pembayaran non tunai, memperkuat integrasi sistem keuangan daerah secara end to end, serta mengoptimalkan pemanfaatan data transaksi digital sebagai dasar pengambilan keputusan.
Kolaborasi dengan Bank Indonesia dan perbankan, lanjutnya, juga akan terus diperkuat guna membangun ekosistem keuangan digital yang inklusif dan berkelanjutan.
Lebih jauh, Markus menyebut Biak Numfor menjadi salah satu daerah yang telah dievaluasi cukup maju dalam penerapan digitalisasi transaksi non tunai. Capaian tersebut, menurut dia, harus menjadi motivasi untuk terus memperluas penggunaan sistem pembayaran digital di berbagai sektor.
“Digitalisasi bukan sekadar metode pembayaran, tetapi transformasi budaya kerja menuju pemerintahan yang modern dan adaptif. Manfaatnya nyata bagi masyarakat, yakni kemudahan akses layanan dan proses pembayaran yang lebih cepat serta praktis. Bagi dunia usaha, ini memberikan kepastian administrasi dan transaksi yang transparan serta terintegrasi. Sementara bagi pemerintah, data transaksi yang lebih akurat akan mendukung pengambilan keputusan berbasis data,” tegasnya.
Melalui sinergi seluruh pemangku kepentingan, percepatan dan perluasan digitalisasi di Kabupaten Biak Numfor diharapkan berjalan berkelanjutan demi peningkatan pelayanan publik serta penguatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan transparan. (*) / Humas Pro Biak
