KABARSAIRERI.COM – Munculnya aksi masyarakat adat Byak dalam menyikapi sejumlah rencana implementasi kebijakan Proyek Strategis Nasional (PSN) di wilayah adat Byak mendapat tanggapan dari DPW LSM Lira Papua.
Sekretaris Wilayah Lira Papua, Yohanis Wanane, menilai Pemerintah Kabupaten Biak Numfor, Pemerintah Provinsi Papua, serta para wakil rakyat Papua di DPR RI dan DPD RI terkesan lamban dan kurang merespons dinamika yang berkembang di tengah masyarakat.
Menurut Wanane, penolakan masyarakat adat Byak tidak muncul tanpa alasan, melainkan dipicu persoalan yang belum dimediasi secara baik antara masyarakat dengan institusi negara terkait.
“Ada hal yang belum termediasi secara baik sehingga muncul penolakan dari masyarakat adat Byak,” ujar Wanane dalam keterangannya.
Dewan Gereja Dinilai Jadi Jembatan Aspirasi
Wanane menyebut, masyarakat adat Byak selama ini terus menuntut hak mereka, namun aspirasi tersebut dinilai belum mendapat perhatian memadai. Di tengah kondisi itu, Dewan Gereja disebut turut mengambil peran sebagai jembatan penyaluran aspirasi masyarakat dalam menyuarakan pandangan dan kebenaran menurut perspektif masyarakat adat.
Desak DPR dan DPD Turun Tangan
Lira Papua meminta para wakil rakyat Papua, khususnya dari Partai Gerindra, PDI Perjuangan, dan Partai NasDem, serta senator di DPD RI dapil Papua, untuk terlibat aktif menyuarakan persoalan ini di parlemen.
Wanane menilai, kewenangan wakil rakyat yang diberikan masyarakat Papua seharusnya digunakan untuk memanggil lembaga negara yang saat ini dinilai sedang berkonflik dengan masyarakat adat.
Ia juga menyoroti kondisi di lapangan yang disebut membuat masyarakat adat seolah dibiarkan “beradu keabsahan wilayah” dengan institusi negara, padahal negara seharusnya menjamin hak-hak masyarakat adat.
Minta Pemilik Ulayat Dilibatkan
Dalam pernyataannya, Lira Papua juga menegaskan bahwa pemilik hak ulayat di wilayah terdampak PSN harus dilibatkan dalam proses pengambilan keputusan, termasuk dalam pembahasan hak dan kewajiban masing-masing pihak.
Wanane menekankan pentingnya negara hadir sebagai mediator yang adil agar seluruh masyarakat dapat hidup dan berkembang dengan perlakuan setara, sesuai sila kelima Pancasila, “Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia.”
Soroti Akademisi Byak yang Bungkam, Minta Pemerintah Pusat Turun
Lira Papua turut menyoroti sejumlah intelektual dan akademisi asal Byak yang dinilai belum memberikan masukan kepada pemerintah terkait pengelolaan wilayah Byak sebagai kawasan strategis nasional.
Selain itu, Lira Papua meminta perhatian pemerintah pusat, termasuk Menteri Hukum dan HAM, Menteri ESDM, serta lembaga terkait seperti Komite Percepatan Pembangunan Papua dan BP3OKP, agar melihat persoalan ini secara menyeluruh dan menyampaikan informasi seimbang kepada Presiden.
Wanane berharap, ada solusi yang adil bagi masyarakat adat Byak sehingga dampak positif kebijakan PSN maupun program pembangunan negara lainnya benar-benar dapat dirasakan, tanpa memicu benturan antara masyarakat dan negara.
