KABARSAIRERI.COM – Pembentukan Pos Pelayanan Bantuan Hukum (Posbankum) di berbagai provinsi di wilayah Papua Raya menunjukkan perkembangan yang sangat menggembirakan, bahkan melampaui target awal yang telah ditetapkan. Hal ini disampaikan secara resmi oleh Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Provinsi Papua, Anthonius M. Ayorbaba, kepada Kepala Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN) Kementerian Hukum RI, dengan tembusan kepada Menteri Hukum RI, Wakil Menteri Hukum, serta seluruh Pimpinan Tinggi Madya Kementerian Hukum RI.
Dalam laporannya, Ayorbaba menyampaikan bahwa capaian positif ini merupakan hasil dari kolaborasi kuat antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, dan berbagai elemen masyarakat dalam memperkuat sistem hukum di Tanah Papua.
“Kami sangat bersyukur. Untuk Provinsi Papua, Kabupaten Sarmi telah berhasil menyelesaikan seluruh proses pembentukan Posbankum hingga 100 persen. Surat Keputusan (SK) Bupati tentang operasional Posbankum telah diambil langsung oleh Kepala Divisi Pembinaan Hukum dan HAM (P3H) pada 11 Januari 2026, dan saat ini dalam perjalanan ke Kantor Wilayah kami di Jayapura untuk proses pendaftaran serta pengesahan lanjutan,” ujar Ayorbaba, Minggu (11/1/2026).
Menurut Ayorbaba, keberhasilan Kabupaten Sarmi menjadi contoh nyata efektivitas kerja kolaboratif antara pemerintah dan masyarakat. Selama beberapa bulan terakhir, tim Kanwil Kemenkum Papua aktif melakukan pendekatan langsung ke pemerintah daerah dan masyarakat guna menjelaskan manfaat Posbankum.
“Respons masyarakat Sarmi sangat positif. Banyak warga yang sudah lama menantikan kehadiran layanan bantuan hukum yang mudah diakses,” tambahnya.
Tujuh Kabupaten Papua Raya Masuki Tahap Akhir
Selain Kabupaten Sarmi, masih terdapat tujuh kabupaten lain di wilayah Provinsi Papua Raya yang saat ini berada dalam tahap komunikasi dan koordinasi intensif dengan para bupati dan pemangku kepentingan. Beberapa di antaranya bahkan telah memasuki tahap akhir penyusunan dokumen administrasi dan diperkirakan segera menerbitkan SK dalam beberapa minggu ke depan.
“Kami memahami setiap daerah memiliki karakteristik dan tantangan berbeda. Karena itu, strategi pendekatan kami sesuaikan dengan kondisi lokal agar hasilnya benar-benar dirasakan masyarakat,” jelas Kakanwil yang akrab disapa Theo Ayorbaba.
Papua Pegunungan Catat Capaian Gemilang
Anthonius M. Ayorbaba juga memberikan apresiasi tinggi kepada Pemerintah Provinsi Papua Pegunungan yang mencatat capaian gemilang dalam pembentukan Posbankum. Sebanyak empat kabupaten telah menyelesaikan proses hingga 100 persen, yakni Kabupaten Tolikara, Mamberamo Tengah, Yahukimo, dan Nduga.
“Seluruh SK Bupati dari keempat kabupaten tersebut telah resmi dikirimkan ke Kepala Pusat Bantuan Hukum Kementerian Hukum RI untuk diarsipkan dan dipantau. Bahkan, beberapa Posbankum sudah mulai melakukan sosialisasi dan menerima pendaftaran bantuan hukum bagi masyarakat,” ungkapnya.
Ketua Pokja Bantuan Hukum Kanwil Kementerian Hukum Provinsi Papua, Etho Prawar, menambahkan bahwa Posbankum di empat kabupaten tersebut telah didukung SDM yang kompeten dan fasilitas memadai.
“Kami telah memberikan pelatihan khusus kepada petugas Posbankum agar mampu memberikan layanan hukum yang profesional, humanis, dan berpihak kepada masyarakat kurang mampu, khususnya di daerah terpencil,” jelas Etho.
Papua Tengah dan Papua Selatan Terus Berproses
Untuk Provinsi Papua Tengah, pembentukan Posbankum di delapan kabupaten masih terus berlangsung melalui koordinasi intensif dengan pemerintah daerah. Tim khusus telah dibentuk untuk melakukan kunjungan langsung guna memberikan bimbingan teknis penyusunan SK serta persiapan infrastruktur pendukung.
“Kami mendapat dukungan penuh dari Gubernur Papua Tengah dan para Bupati. Mereka memahami pentingnya Posbankum dalam meningkatkan kualitas hidup masyarakat dan memperkuat rasa keadilan,” ujar Ayorbaba.
Sementara di Provinsi Papua Selatan, terdapat empat kabupaten yang masih dalam tahap komunikasi dan koordinasi. Sejumlah pertemuan dengan tokoh masyarakat, organisasi kemasyarakatan, dan lembaga keagamaan telah dilakukan untuk memastikan dukungan penuh terhadap program tersebut.
“Kondisi geografis memang menantang, namun itu bukan penghalang. Kami berkomitmen menghadirkan akses keadilan yang setara hingga ke pelosok Papua Selatan,” tegasnya.
Perkuat Akses Keadilan dan Edukasi Hukum
Keberadaan Posbankum di seluruh wilayah Papua Raya diharapkan tidak hanya memperluas akses keadilan, tetapi juga berkontribusi dalam meningkatkan keamanan, ketertiban masyarakat, serta memperkuat rasa nasionalisme dan kesadaran hukum.
“Posbankum bukan sekadar tempat mendapatkan bantuan hukum, tetapi juga sarana edukasi hukum bagi masyarakat. Kami akan terus mensosialisasikan hak dan kewajiban warga negara demi terwujudnya masyarakat yang damai dan sejahtera,” pungkas Ayorbaba.
Kementerian Hukum RI menegaskan komitmennya untuk terus mendorong penyelesaian pembentukan Posbankum di seluruh Papua Raya, termasuk dukungan teknis dan pendanaan agar program ini berjalan berkelanjutan.
“Saat ini kami sedang menyusun rencana kerja tahun 2026 dengan fokus pada penguatan kapasitas petugas Posbankum dan perluasan jangkauan layanan ke daerah yang belum terjangkau. Dukungan semua pihak sangat kami harapkan,” tutupnya. (*)
