KABARSAIRERI.COM – Sudah lebih dari satu tahun jabatan Wakil Ketua I DPRK Kabupaten Kepulauan Yapen belum juga dilantik. Hingga kini, tidak ada penjelasan resmi yang transparan kepada publik terkait alasan keterlambatan tersebut. Situasi ini memunculkan tanda tanya besar di tengah masyarakat: mengapa proses pelantikan yang seharusnya administratif justru berlarut-larut tanpa kejelasan?
Kondisi tersebut dinilai mencerminkan lemahnya keseriusan pemerintah dalam menyelesaikan persoalan kelembagaan di daerah. Kekosongan jabatan strategis di lembaga legislatif selama lebih dari satu tahun bukan sekadar persoalan teknis, tetapi berpotensi mengganggu fungsi kelembagaan DPRK itu sendiri.
Tokoh pemuda Yapen, Ferdinand Payawa, menegaskan bahwa pemerintah daerah tidak boleh terus membiarkan situasi ini menggantung tanpa penjelasan yang jujur kepada masyarakat.
“Ini sudah lebih dari satu tahun. Publik berhak mengetahui secara jelas apa kendalanya. Jangan sampai masyarakat menilai ada permainan kepentingan atau tarik-menarik kekuasaan di balik jabatan strategis ini,” tegas Ferdinand.
Senada dengan itu, Ketua GMNI Yapen, Yance Semboari, menilai keterlambatan pelantikan tersebut mencederai prinsip tata kelola pemerintahan yang baik, khususnya dalam hal transparansi dan akuntabilitas.
“Kami sebagai elemen pemuda tidak akan tinggal diam melihat situasi ini. Jabatan publik bukan ruang untuk diperlakukan seperti barang yang bisa ditunda sesuka hati. Jika ada masalah, sampaikan secara terbuka kepada masyarakat. Pemerintah harus segera mengambil keputusan,” tegas Yance.
Ia menambahkan bahwa kekosongan jabatan pimpinan di lembaga legislatif berpotensi menimbulkan dampak serius terhadap efektivitas kerja DPRK, termasuk dalam proses pengawasan terhadap pemerintah daerah.
“Kalau posisi strategis dibiarkan kosong terlalu lama, tentu akan memengaruhi kinerja lembaga. Ini bukan hanya soal satu kursi jabatan, tetapi menyangkut kredibilitas dan kepercayaan publik terhadap pemerintah daerah,” ujarnya.
Sejumlah kalangan masyarakat juga mulai mempertanyakan komitmen pemerintah daerah dalam menjaga stabilitas dan kepastian tata kelola pemerintahan. Banyak pihak menilai persoalan ini seharusnya dapat diselesaikan sejak lama jika ada kemauan politik yang jelas.
Kini masyarakat Kabupaten Kepulauan Yapen menunggu penjelasan resmi dan langkah konkret dari pihak berwenang. Jika situasi ini terus dibiarkan tanpa kepastian, bukan tidak mungkin polemik tersebut akan semakin melebar dan memicu ketidakpercayaan publik terhadap pemerintah daerah. (*)
