JAYAPURA – Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Lumbung Informasi Rakyat (LiRA) wilayah Papua menyatakan dukungan penuh terhadap kebijakan Gubernur Papua, Komjen. Pol. (Purn) Matius Derek Fakhri, S.H., M.H., yang memutuskan untuk tidak mengajukan penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) tingkat Provinsi Papua pada tahun 2026.
Ketua dan pengurus LiRA Papua menilai langkah tersebut sangat tepat dan realistis, mengingat kondisi keuangan daerah yang masih dalam tahap penyesuaian pasca pemekaran sejumlah Daerah Otonom Baru (DOB).
“Kami menilai apa yang dilakukan oleh Pak Gubernur adalah langkah yang sangat tepat. Mengingat beban fiskal dan kondisi keuangan daerah pasca pemekaran DOB, prioritas harus disesuaikan dengan kemampuan anggaran,” ungkap pernyataan resmi LiRA Papua, Sabtu (02/05/2026).
Meskipun mendukung penundaan CPNS Provinsi, LiRA Papua menyarankan agar jika ada pembukaan rekrutmen, fokus dialihkan pada formasi CPNS Kementerian dan Lembaga Negara. Namun demikian, mekanisme dan seleksi penerimaannya tetap harus berkoordinasi dan mengikuti kebijakan yang ditetapkan oleh Pemerintah Provinsi Papua untuk memastikan kesesuaian dengan kebutuhan daerah.
Menanggapi tingginya angka pengangguran di Bumi Cenderawasih, LiRA Papua meminta Pemprov Papua untuk lebih agresif mendorong sektor investasi. Organisasi ini menekankan pentingnya membuka peluang usaha di sektor riil seperti industri pertanian, perkebunan, hingga perikanan laut.
Hal ini dinilai jauh lebih efektif untuk menyerap tenaga kerja dibandingkan hanya mengandalkan lowongan di sektor pemerintahan yang terbatas.
Di sisi lain, LiRA Papua juga menyoroti tingginya arus distribusi penduduk dari luar wilayah Papua. Kondisi ini dikhawatirkan memperketat persaingan kerja dan menambah angka pengangguran, yang berpotensi memicu peningkatan angka kriminalitas, khususnya di Kota Jayapura dan sekitarnya. Oleh karena itu, pemerintah kabupaten dan kota diminta lebih memperhatikan regulasi dan pengawasan terkait mobilitas penduduk ini.
Poin krusial lainnya yang disorot adalah perlunya evaluasi menyeluruh terhadap proses pengangkatan CPNS di masa lalu. LiRA Papua menyoroti fenomena yang disebut sebagai “CPNS siluman”, di mana ada oknum yang tiba-tiba menerima Surat Keputusan (SK) pengangkatan tanpa diketahui rekam jejak kepegawaiannya yang jelas, sementara tenaga honorer atau kontrak yang telah mengabdi bertahun-tahun justru tidak terakomodir.
Sementara itu, Sekretaris Wilayah (Sekwil) LiRA Papua, Yohanis Wanane, menambahkan catatan penting terkait kuota ASN. Menurutnya, jika di masa mendatang pemerintah tetap membutuhkan tambahan pegawai, maka pengajuan kuota sebaiknya hanya difokuskan secara khusus pada dua sektor vital, yaitu Pendidikan dan Kesehatan, yang hingga saat ini masih sangat membutuhkan tenaga medis dan pendidik/guru (*)
Editor:Iqhi
