Serui – Majelis Rakyat Papua (MRP) melaksanakan penjaringan aspirasi Triwulan I dengan tema “Selamatkan Tanah Papua dan Manusia Papua” serta subtema perlindungan dan pemenuhan hak-hak masyarakat adat di Provinsi Papua, Senin (20/04/2026).
Kegiatan ini dipimpin oleh Ketua Pokja Perempuan MRP, Natalia Wona, yang memilih Pasar Aroro Iroro, Serui, sebagai lokasi penjaringan aspirasi bersama kelompok pedagang perempuan asli Papua.
Natalia Wona menjelaskan, fokus pada kelompok perempuan dilakukan karena bertepatan dengan momentum Hari Kartini yang diperingati setiap 21 April. Ia menekankan pentingnya kemandirian ekonomi bagi perempuan Papua.
“Perempuan Papua harus bisa berdiri sendiri secara ekonomi. Karena itu, kami turun langsung ke pasar untuk mendengar suara mama-mama,” ujarnya.
Dalam kegiatan tersebut, berbagai aspirasi strategis disampaikan. Salah satu yang menonjol adalah belum meratanya pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG), khususnya dalam hal distribusi dan keterlibatan pasar lokal.
Seorang pedagang, Neli Ayomi, berharap agar pembelian bahan makanan untuk program MBG dapat dilakukan secara merata di setiap pasar, termasuk Pasar Aroro Iroro, sehingga mama-mama Papua dapat terus memperoleh penghasilan dari penjualan bahan pangan.
“Kami ingin bahan baku untuk MBG juga dibeli dari pasar sini, supaya kami bisa terus menjual dan ada pemasukan,” ungkapnya.
Menanggapi aspirasi tersebut, MRP berencana melakukan rapat koordinasi dengan pihak terkait guna mencari solusi. Salah satunya adalah mendorong penggunaan pangan lokal dalam menu anak sekolah, serta memastikan bahan baku diambil dari pasar tradisional setempat.
Selain itu, MRP juga menerima usulan terkait pemberian stimulan modal usaha bagi perempuan Papua. Nantinya, usulan ini akan disampaikan kepada pemerintah daerah dan dikoordinasikan dengan lembaga pemberdayaan perempuan untuk pendataan serta pembinaan, termasuk pelatihan manajemen keuangan.
Natalia Wona menegaskan bahwa momentum Hari Kartini harus menjadi titik awal bagi perempuan Papua untuk semakin mandiri dan berdaya. Namun, ia juga menyebut bahwa sejumlah program masih menunggu kebijakan lanjutan dari pemerintah, terutama terkait efisiensi anggaran.
“Kami tetap berkomitmen memperjuangkan aspirasi perempuan Papua agar mendapat perhatian serius dari pemerintah,” tutupnya.
