KABARSAIRERI.COM – Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Yapen (Bawaslu Yapen) resmi membuka Posko Aduan Masyarakat. Langkah ini diambil sebagai Upaya pencegahan adanya potensi pencatutan Identitas (nama) warga, khususnya dari kalangan profesi yang dilarang berpolitik praktis, ke dalam Sistem Informasi Partai Politik (SIPOL).
Koordinator Divisi Penanganan Pelanggaran dan Penyelesaian Sengketa (P3S) Bawaslu Yapen Hofni Mandripon menyampaikan bahwa posko aduan ini diprioritaskan bagi pihak-pihak yang wajib menjaga netralitas sesuai undang-undang, yaitu:
- TNI dan POLRI
- Aparatur Sipil Negara (ASN)
- Kepala Kampung dan Aparat Kampung
Pencatutan Identitas (nama) dalam SIPOL secara sepihak oleh partai politik dapat berdampak fatal bagi karier dan status kepegawaian, personel TNI, POLRI, maupun ASN. Sesuai regulasi, kelompok profesi ini dilarang menjadi atau terlibat sebagai anggota maupun pengurus partai politik.
“Kami mengimbau seluruh lapisan masyarakat, terutama ASN dan aparat keamanan, untuk aktif mengecek NIK mereka. Jika merasa tidak pernah mendaftar namun nama muncul di SIPOL, segera lapor ke posko kami,” Ujar Hofni saat dihubungi kabarsaireri.com Kamis (22/01/2026).
Bagi masyarakat atau aparatur yang merasa namanya dicatut, dapat menempuh langkah berikut:
- Cek Mandiri: Akses situs resmi KPU di [https://infopemilu.kpu.go.id/Pemilu/cari_nik] untuk mengecek status NIK.
- Datangi Posko: Kunjungi Kantor Bawaslu Yapen dengan membawa bukti identitas (KTP) atau mengisi Laporan aduan secara online melalui [www.bawasluyapen.id/bedaparpol] dan melampirkan Screnshoot/tangkap layar hasil pengecekan NIK di SIPOL.
Hofni selaku Penanggungjawab Pengawasan Pemutakhiran Data Partai Politik juga berharap, melalui Posko Aduan ini dapat memberikan masukan kepada KPU dan Partai Politik dalam mencermati kualitas dan akurasi data Kepengurusan atau Keanggotaannya kembali.
“Kami berharap Posko Aduan yang disiapkan Bawaslu ini sebagai ruang pelaporan dan masukan bagi KPU dan Partai Politik dalam mencermati kualitas data dan akurasi data baik itu Kepengeurusannya, maupun Keanggotaan”, ujar Hofni.
Untuk diketahui, Bawaslu Yapen kedepan akan menyiapkan Gerakan Partisipatif berupa Bersih Data Partai Politik (Beda Parpol) untuk mengajak seluruh Aparatur dan Masyarakat melakukan Pengecekan Data secara Mandiri, tutup Hofni. (*)
