JAKARTA – Direktur Eksekutif Komunitas Demokrasi (KODE), Toenjes Swansen Maniagasi, S.H., mengingatkan Pemerintah Pusat agar tidak menjadikan kebijakan efisiensi anggaran sebagai alasan untuk mengurangi substansi Otonomi Khusus (Otsus) Papua yang telah menjadi komitmen negara terhadap rakyat Papua sejak puluhan tahun lalu.
Menurutnya, kondisi sosial dan ekonomi masyarakat Papua saat ini sedang menghadapi tekanan yang sangat berat. Karena itu, kebijakan efisiensi harus dilakukan secara cermat dan tidak berdampak pada hak-hak dasar masyarakat yang selama ini dijamin melalui kebijakan Otonomi Khusus.
“Hari ini rakyat Papua sedang menghadapi kesulitan ekonomi yang luar biasa. ASN, pegawai negeri, petani, nelayan, buruh, pelaku usaha kecil, hingga ibu rumah tangga merasakan langsung tekanan ekonomi yang semakin berat. Dalam situasi seperti ini, negara justru harus hadir memberikan perlindungan dan keberpihakan kepada masyarakat,” ujar Toenjes dalam keterangannya, Kamis (18/6/2026).
Ia menilai bahwa kebijakan efisiensi anggaran yang tidak mempertimbangkan kondisi khusus Papua berpotensi memperlebar kesenjangan pembangunan dan semakin menurunkan tingkat kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah pusat.
“Fakta yang harus diakui adalah kepercayaan sebagian masyarakat Papua terhadap pemerintah pusat saat ini terus mengalami penurunan. Oleh karena itu, pemerintah harus mendengarkan aspirasi masyarakat Papua dengan sungguh-sungguh dan tidak mengabaikan komitmen yang telah dibangun selama ini,” tegasnya.
Menurut Toenjes, Otonomi Khusus Papua bukan sekadar kebijakan fiskal atau program pembangunan biasa. Otsus merupakan bagian dari komitmen politik dan hukum negara yang lahir dari proses sejarah panjang hubungan Papua dan Indonesia.
Ia mengingatkan bahwa integrasi Papua ke dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia memiliki dimensi sejarah yang sangat sensitif dan harus dipahami secara utuh oleh seluruh pemangku kebijakan di tingkat nasional.
“Kita harus mengingat bahwa perjalanan integrasi Papua ke dalam Indonesia tidak dapat dilepaskan dari berbagai kesepakatan dan komitmen yang dibangun pada masa lalu. Negara harus tetap memegang teguh semangat untuk menghadirkan keadilan, kesejahteraan, dan penghormatan terhadap masyarakat Papua sebagaimana yang menjadi tujuan lahirnya Otonomi Khusus,” katanya.
Lebih lanjut, Toenjes meminta Pemerintah Pusat untuk berhati-hati dalam mengambil kebijakan yang berkaitan dengan Papua. Menurutnya, setiap keputusan yang menyangkut anggaran pembangunan dan program afirmasi di Papua harus mempertimbangkan dampak sosial, politik, dan psikologis yang mungkin timbul di tengah masyarakat.
“Pemerintah pusat harus sangat hati-hati. Jangan sampai karena alasan efisiensi kemudian mengabaikan apa yang telah menjadi komitmen negara terhadap Papua. Otonomi Khusus lahir sebagai instrumen untuk memperkuat persatuan, menghadirkan keadilan, dan meningkatkan kesejahteraan rakyat Papua. Semangat itu harus tetap dijaga dan tidak boleh dikurangi,” ujarnya.
Toenjes menegaskan bahwa efisiensi anggaran memang merupakan hak pemerintah dalam mengelola keuangan negara. Namun kebijakan tersebut harus tetap berpijak pada prinsip keadilan, penghormatan terhadap kekhususan Papua, serta komitmen konstitusional negara untuk memastikan kesejahteraan masyarakat Papua tetap menjadi prioritas utama pembangunan nasional.
